Jambi, UPDATEKU.COM – Kondisi Gedung Olahraga (GOR) Kota Baru di Kota Jambi kembali menjadi sorotan publik. Bangunan yang telah beberapa kali mendapatkan alokasi anggaran perbaikan dan renovasi dari Pemerintah Provinsi Jambi itu kini dilaporkan mengalami kerusakan di sejumlah bagian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan renovasi yang telah dilakukan.
Berdasarkan data penganggaran, rehabilitasi GOR Kota Baru terus mendapatkan perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, melalui APBD Perubahan, pemerintah mengalokasikan dana di bawah Rp200 juta untuk memperbaiki atap gedung yang mengalami kebocoran. Namun, perbaikan tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
Selanjutnya, pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,14 miliar untuk rehabilitasi GOR Kota Baru. Program rehabilitasi tersebut mencakup sejumlah pekerjaan, termasuk perbaikan atap dan bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan.
Tidak hanya itu, pada tahun 2026, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi kembali mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 miliar.
Dikutip dari TribunJambi, dalam keterangannya Kepala Seksi Standardisasi Infrastruktur Olahraga Dispora Provinsi Jambi, Arie Dwi Debrata, mengatakan kewenangan penganggaran dan pelaksanaan perbaikan berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi.
Menurut Arie, perbaikan yang diusulkan meliputi fasilitas sekretariat dan toilet di kawasan GOR Kota Baru. Keberadaan toilet yang layak dinilai penting karena menjadi fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, Dispora berharap proses penganggaran dan pelaksanaan perbaikan tidak mengalami kendala sehingga dapat direalisasikan pada tahun ini.
“Mudah-mudahan tidak ada pergeseran dan tetap bisa dilaksanakan pada tahun ini,” ujarnya.
Meski telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, kondisi terkini GOR Kota Baru justru memunculkan keprihatinan masyarakat. Sejumlah bagian bangunan dilaporkan mengalami kerusakan, sementara beberapa fasilitas terlihat belum berfungsi secara optimal. Kondisi ini memicu pertanyaan publik mengenai kualitas pelaksanaan proyek renovasi dan efektivitas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan selama beberapa tahun terakhir.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pekerjaan rehabilitasi yang telah dilaksanakan. Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan proyek, pengawasan pekerjaan, serta pemeriksaan kualitas konstruksi dinilai penting untuk memastikan anggaran negara yang digunakan benar-benar menghasilkan bangunan yang layak dan berfungsi dalam jangka panjang.
Pengamat Kebijakan Publik Nasroel Yasier menilai, besarnya anggaran yang telah dialokasikan seharusnya mampu menghadirkan fasilitas olahraga yang representatif dan tahan lama. Oleh karena itu, diperlukan audit teknis dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan apabila ditemukan kerusakan kembali dalam waktu relatif singkat setelah renovasi.
“Dengan anggaran yang telah dialokasikan sejak 2023 hingga rencana tambahan pada 2026, masyarakat tentu berharap GOR Kota Baru dapat menjadi fasilitas olahraga yang aman, nyaman, dan layak digunakan. Kerusakan yang kembali muncul memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan efektivitas pengawasan proyek,” ujar Nasroel Yasier. Rabu, (17/6/2026)
Nasroel berpendapat bahwa pembangunan gedung atau fasilitas publik yang kondisinya sudah mengalami kerusakan berat sebaiknya dilakukan melalui pembangunan baru atau rehabilitasi total dibandingkan renovasi secara bertahap.
Menurutnya, pola renovasi bertahap sering kali membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran karena pekerjaan dilakukan berulang dalam beberapa tahun anggaran. Selain itu, hasil yang diperoleh kerap tidak maksimal karena struktur bangunan lama masih menjadi dasar pembangunan.
“Jika tingkat kerusakan bangunan sudah cukup tinggi, maka opsi yang lebih efisien adalah membangun baru atau melakukan rehabilitasi total. Dari sisi perencanaan, penganggaran, dan kualitas hasil, langkah ini lebih efektif dibanding renovasi parsial yang dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Ia pun menjelaskan, pembangunan baru memungkinkan pemerintah menyesuaikan desain dengan kebutuhan saat ini, termasuk standar keselamatan, aksesibilitas, dan efisiensi penggunaan ruang. Sementara rehabilitasi total dapat menjadi pilihan apabila struktur utama bangunan masih layak dipertahankan.
“Pemerintah perlu melakukan kajian teknis yang komprehensif sebelum menentukan kebijakan pembangunan. Kajian tersebut meliputi kondisi fisik bangunan, estimasi biaya, usia teknis bangunan, hingga manfaat jangka panjang yang akan diperoleh masyarakat” ujarnya.
“Jangan sampai anggaran setiap tahun terserap untuk perbaikan sebagian demi sebagian, tetapi persoalan mendasar bangunan tidak pernah terselesaikan. Dalam jangka panjang, pendekatan seperti itu justru bisa lebih mahal,” katanya.
Ia juga mendorong agar setiap proyek pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas publik dilakukan secara transparan dan berbasis kebutuhan riil masyarakat sehingga penggunaan anggaran daerah dapat lebih efektif dan memberikan manfaat optimal.
“Dengan perencanaan yang matang, lanjutnya, pembangunan baru maupun rehabilitasi total diharapkan mampu menghasilkan fasilitas publik yang lebih representatif, aman, dan memiliki umur layanan yang lebih panjang” tutupnya.
Discussion about this post