Jambi.Updateku.com – Dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Jambi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dengan Komisi Advokasi Daerah ( KAD) Provinsi Jambi di Kantor KAD.
Baca Juga : Romi Hariyanto Bupati Tanjung Jabung Timur Jambi, Dipanggil KPK
Beberapa kegiatan yang berlangsung Kamis, 10 Februari 2022 ,Rapat Koordinasi (Rakor) membahas Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Jambi bersama KAD, rapat koordinasi dihadiri oleh Inspektur KPK beserta jajaran KPK selain itu juga turut hadir Kadin, IWAPI, Gapensi, serta perwakilan dari perusahaan perusahaan dan sub Kont perusahaan.
Baca Juga : Pelaku Rasis di Inggris Bakal Kena Sanksi Tegas
“KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP),”jelasnya, Kamis (10/2/2022).
Rapat bersama antara KPK dan KAD (Updateku.com 10/2/2022)
Baca Juga : Ganjar Pranowo Mengalami Kecelakaan, Dan Harus Dioperasi
Direktur Exekutif KAD Provinsi Jambi Farti Suandri, ST.MM menambahkan bahwa KAD akan selalu menghimbau dan juga mengingatkan, baik kepada Pemerintah Daerah, Pihak Korporasi serta lembaga-lembaga Pemerintah yang ada di Provinsi Jambi agar sama sama menjaga Provinsi Jambi ini terhindar dari tindakan Korupsi.
Baca Juga : Gubernur Jambi Utus Staf Ahli Antar Natalis Apay ke Papua
“Kegiatan Koordinasi dengan KPK ini merupakan suatu agenda tetap KAD dalam hal pencegahan, karena KAD dan KPK merupakan satu nafas dalam hal pencegahan terhadap bentuk tindak Korupsi” jelas Ketua KAD Provinsi Jambi Nasroel Yasier.
KPK juga menyampaikan bahwa KAD diberi wewenang menghimbau kepada Pemerintah maupun pengusahan yang ada di Provinsi Jambi dalam kaitannya dengan transparansi proses pengajuan izin HGU sebagai bentuk salah satu pencegahan Korupsi termasuk proses PBJ di lingkup Pemerintahan.
Baca Juga : Gubernur Al Haris Mengajak Semua Mari Melawan Pandemi Melalui Olahraga
Transparansi dalam proses PBJ, Kedelapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa. Dalam pelaksanaannya, KPK berkoordinasi Komisi Advokasi Daerah ( KAD). Karena, program-program pencegahan melalui himbauan-himbauan yang dilakukan oleh KAD yang merupakan perpanjangtangan dari KPK fungsi Pencegahan agar tidak terjadinya korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.(red)
Discussion about this post